UNIVERSITAS GUNADARMA

Rabu, 25 Mei 2011

Kebijakan Pemerintah dalam Perekonomian Indonesia

Presiden Susilo B Yudhoyono, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/8), mengumumkan empat paket kebijakan guna mengatasi berbagai masalah dalam negeri, terutama yang terkait dengan perekonomian akibat peningkatan nilai BBM dan pemerosotan nilai tukar rupiah.

Keempat paket kebijakan itu meliputi kebijakan energi, moneter, fiskal dan kebijakan lain ekonomi, terutama di bidang investasi. Di bidang kebijakan ekonomi, Yudhoyono menyatakan, pemerintah akhirnya harus menaikkan harga BBM yang kemungkinan akan dilakukan setelah Oktober nanti.

"Kebijakan energi kita akhirnya menetapkan harga BBM harus kita naikkan. Kenaikan itu sekaligus dikaitkan dengan pengurangan subsidi, tapi bukan penghapusan total subsidi," katanya yang didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Sri Mulyani I Gandjar.

Yudhoyono akhirnya secara terbuka mengumumkan "jurus-jurus" kabinetnya dalam mengentaskan permasalah nasional di bidang perekonomian itu kepada pers yang telah menantikan pengumuman itu sejak nilai tukar rupiah merosot tajam terhadap dolar Amerika Serikat beberapa hari lalu.

Kenaikan harga BBM itu, katanya, akan dilakukan setelah rencana penyaluran kompensasi kenaikan BBM yang telah dirumuskan pada Maret lalu benar-benar telah diterima rakyat miskin pada September dan Oktober nanti. Pada dua bulan itu juga disusun rencana penyaluran kompensasi kenaikan BBM yang akan diberlakukan nanti pada Oktober mendatang.

"Kalau berjalan baik dan lancar maka setelah Oktober harga BBM itu bisa dinaikkan. Kenaikan harga ini untuk menyelamatkan fiskal dan APBN 2005. Di bidang energi ini pemerintah juga akan meningkatkan produksi minyak dalam negeri dan menambah jumlah kilang minyak baru," katanya.

Salah satu langkah yang ditempuh untuk mewujudkan kebijakan ini, Yudhoyono meminta kontrak eksplorasi ladang minyak di Cepu, Jawa Tengah, segera dituntaskan pun juga di selatan Pulau Madura, Jawa Timur. Diversifikasi energi menjadi satu hal khusus yang dikatakan Yudhoyono selain gerakan penghematan energi yang diharapkan bisa menghemat banyak sekali devisa negara.

Di bidang moneter, dia menyatakan pemerintah meminta agar dilakukan penegakan hukum terhadap para pelanggar di bidang valuta asing. Saat ini, katanya, ditengarai 100 miliar rupiah yang dilarikan keluar negeri melalui jalur valuta asing ini. "Hal itu bisa bisa mengganggu permintaan dan penawaran valuta di Indonesia. Saya minta mereka ini diberikan sanksi yang keras sesuai dengan hukum yang berlaku," katanya.

Di bidang fiskal, dia menyatakan, pemerintah akan memastikan bahwa APBN 2005 betul-betul berlanjut, bisa dikelola, dan cukup sehat. Tentang defisit RAPBN 2005 yang diperkirakan 48,3 trilliun rupiah, akan bisa "ditutup" yang ditempuh dengan cara penerbitan obligasi dalam negeri dan internasional, privatisasi BUMN, divestasi perusahaan pengelola aset. "Selain itu kesepakatan pinjaman luar negeri yang sifatnya bilateral dan multilateral diharapkan bisa menutup defisit," katanya.

Di dalam kebijakan lain ekonomi, pemerintah memfokuskan kepada sektor investasi karena investasi sangat penting guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini diarahkan untuk mempercepat realisasi investasi yang sudah ada komitmennya.

Sumber:
  • http://berita.kapanlagi.com/ekonomi/nasional/empat-paket-kebijakan-pemerintah-atasi-masalah-ekonomi-4xf10gq.html

Selasa, 03 Mei 2011

Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia

Tingginya Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara belum tentu mencerminkan meratanya terhadap distribusi pendapatan. Kenyataan menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat tidak selalu merata, bahkan kecendrungan yang terjadi justru sebaliknya. Distribusi pendapatan yang tidak merata akan mengakibatkan terjadinya disparitas. Semakin besar perbedaan pembagian “kue” pembangunan, semakin besar pula disparitas distribusi pendapatan yang terjadi. Indonesia yang tergolong dalam negara yang sedang berkembang tidak terlepas dari permasalahan ini. 

Pada tahun 1969 – 1970, Gini cooficient pengeluaran konsumsi per kapita di pedesaan Indonesia 0,34, yang mengindikasikan tingkat ketidakmerataan. Hal ini sedikit lebih rendah di daerah perkotaan, dimana berdasarkan survey tentang biaya hidup pada tahun 1968 – 1969 menunjukan bahwa Gini coefficient pendapatan rumah tangga sebesar 0.4 di Jakarta, Manado dan Yogyakarta, walaupun Gini cooficient di Bandung dan Surabaya, dan kebanyakan kota besar diluar jawa lebih rendah. Kesenjangan pengeluaran juga meningkat antara 1969-1970 hingga 1976, baik di perkotaan maupun pedesaan. Sebagaimana yang Asra (1989) dalam Booth (2000) tunjukkan, jika data pengeluaran pedesaan yang diambil pada 1976 dikoreksi berdasarkan perubahan harga yang berbeda oleh kelompok-kelompok desil, maka ketidakmerataan pengeluaran di pedesaan meningkat baik di pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa. Di daerah perkotaan Jawa ketidakmetaraan dalam pengeluaran juga meningkat; Booth dan Sundrum (1981) memperkirakan bahwa pengeluaran di atas kelompok desil Jawa perkotaan meningkat 66% antara 1970 - 1976, dibandingkan dengan kenaikan kurang dari 20% di bawah kelompok desil. Rata-rata pengeluaran riil per kapita meningkat lebih cepat di Jakarta daripada di daerah perkotaan lainnya, dan lebih cepat di daerah perkotaan Jawa daripada di daerah perkotaan di luar pulau Jawa. Dampak dari trend ini adalah terdapatnya kesenjangan yang tajam antara perkotaan dan perdesaan, terutama di Jawa khususnya terhadap barang-barang non-makanan.
Beberapa trend ini kembali terjadi di tahun 1976 – 1981. Perhitungan Asra menyatakan bahwa antara tahun 1976 – 1981, laju inflasi secara umum sama untuk semua kelompok desil pengeluaran dalam distribusi, baik di Jawa dan di tempat lain. Di daerah pedesaan ada penurunan ketidakmerataan pengeluaran. Di pedesaan Jawa rata-rata pengeluaran riil per kapita meningkat dengan pesat, namun menurun di daerah pedesaan luar Jawa.

Evaluasi terhadap distribusi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan selama lebih dari 64 tahun selalu menyisakan problema mendasar tentang disparitas yang tidak pernah terselesaikan, dan hingga sekarang alasan untuk ini belum ditemukan. Sebuah analisis data panel yang dilakukan oleh Resosudarmo, et al. (2006) menegaskan bahwa kesenjangan dalam pendapatan per kapita provinsi di Indonesia relatif parah. Hal ini didasarkan pada fenomena, bahwa meskipun pertumbuhan PDB provinsi bervariasi dari waktu ke waktu, ada beberapa provinsi yang selalu, atau hampir selalu, berada di antara lima provinsi terkaya dan yang lain di antara lima termiskin. Kalimantan Timur, Riau, dan Jakarta selalu di antara provinsi terkaya dan Aceh telah dianggap sebagai provinsi yang memiliki PDB per kapita yang tinggi sejak awal 1980-an, sedangkan NTT selalu berada di antara yang termiskin. Ada beberapa periode ketika tingkat pertumbuhan PDB per kapita di Jakarta, Riau, Kalimantan Timur dan Aceh termasuk yang paling rendah, sedangkan orang-orang NTT dan NTB dianggap antara yang tertinggi. Namun, sejak awal PDB per kapita Jakarta, Riau, Kalimantan Timur dan Aceh relatif sangat tinggi, sementara NTT dan NTB relatif sangat rendah dibandingkan dengan yang lain.
Secara lebih spesifik, Hariadi, et al, (2008) menganalisis distribusi pendapatan antar rumah tangga di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Diperoleh hasil bahwa kenaikan ketimpangan distribusi pendapatan antar rumah tangga terjadi karena semakin menurunnya pendapatan relatif dan pendapatan riil oleh 40% kelompok masyarakat berpendapatan terendah yang diakibatkan oleh: (1) dari sisi penawaran antara lain terbatasnya kepemilikan dan kesempatan memperoleh modal, keterbatasan kesempatan berusaha dan bekerja, posisi tawar yang lemah; (2) dari sisi permintaan antara lain karena kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan bagi usaha mereka dan permintaan yang rendah akibat inflasi dan kenaikan harga BBM sejak 2005 sehingga terjadi penurunan daya beli konsumen yang berakibat pada tidak meningkatnya pendapatan relatif bagi usaha kecil dan rumah tangga, sektor informal, petani, buruh dan pekerja/pegawai kecil. Kelompok masyarakat berpendapatan tinggi relatif tidak terpengaruh secara berarti dengan adanya inflasi dan kenaikan harga BBM serta kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan dibanding kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Lebih lanjut dikatakan, bahwa kesempatan kerja di sektor-sektor seperti industri besar, bangunan, perdagangan dan keuangan memang memberikan pendapatan dan nilai tambah yang tinggi namun ketersediaannya terbatas dan lebih banyak di perkotaan daripada di perdesaan yang didominasi oleh sektor primer, sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan terutama antara perkotaan dengan pedesaan.
Sumber :
  • http://sofyan71sbw.files.wordpress.com/2010/05/distribusi-pendapatan-dan-kemiskinan-di-indonesia/
  • http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/distribusi-pendapatan-dan-kemiskinan/
  • http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab4-struktur_produksi_distribusi_pendapatan_dan_kemiskinan.pdf

Rabu, 30 Maret 2011

SAYA BANGGA DENGAN PEREKONOMIAN INDONESIA

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang amat sangat kaya akan sumber daya alamnya dan dikenal sebagai negara kepulauan. Dari pandangan masyarakat kita, Indonesia itu mempunyai pandangan perekonomian yang buruk. Dikarenakan banyaknya warga miskin yang masih melekat dan identik dengan suatu masalah perekonomian kita. Tidak hanya itu, banyaknya tingkat kriminalitas, persebaran penduduk yang tidak merata, bahkan belakangan ini negara Indonesia sedang dilanda berbagai macam bencana alam. Semua permasalahan itu berdampak pada perekonomian Indonesia saat ini.
Dan berikut ini mari kita membahas perekonomian Indonesia dipandang dari beberapa sudut seperti keadaan geografis, mata pencaharian, sumber dayanya dan investasi. Dan mungin akan terlihat masih ada sisi baiknya dari perekonomian Indonesia disamping banyaknya keburukan kondisi perekonomiannya.

2. ISI

A. Keadaan dan Letak Geografis Indonesia
Secara astronomis Indonesia Terletak pada 6oLU – 11oLS dan 95oBT – 141oBT. Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia berada di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang, yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian dunia. 

Indonesia merupakan negara kepulauan, dengan luas keseluruhan lebih kurang 195.000.000 sampai dengan 200.000.000 juta Ha. Keadaan demikian dapat menjadi suatu kekuatan dan kesempatan bagi perkembangan perekonomian kita, dan sebaliknya dapat menjadi kelemahan bagi perekonomian kita. Banyaknya pulau di Indonesia akan menjadi kekuatan dan kesempatan, jika pulau-pulau yang sebagian besar merupakan kepulauan yang subur dan kaya akan hasil-hasil bumi dan tambang, dapat diolah dangan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat banyak. Dengan kemampuan menggali dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada Indonesia akan banyak memiliki pilihan produk yang dapat dikembangnya sebagai komoditi perdagangan, baik untuk pasar lokal maupun untuk pasar internasional. Dan dengan keindahan dan keanekaragaman budaya kepulauan tersebut dapat menjadi sumber penerimaan negara andalan melalui industri pariwisata. Namun kenyataan itu juga dapat menjadi kelemahan dan ancaman bagi perekonomian Indonesia, jika sumber daya yang ada di setiap pulau hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Demikian pula juga jika masih banyak pihak luar yang secara ilegal mengambil kekayaan alam Indonesia di berbagai kepulauan, yang secara geografis memang sulit untuk dilakukan pengawasan seperti biasa. Di pihak lain, banyak dan luasnya pulau menuntut suatu bentuk perencanaan dan strategi pembangunan yang cocok dengan keadaan geografis Indonesia tersebut. Strategi berwawasan ruang yang diterapkan pemerintah tampaknya sudah cukup tepat untuk mengatasi masalah ini. 

Indonesia hanya mengenal dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dengan kondisi iklim yang demikian itu menyebabkan beberapa produk hasil  bumi dan indusri menjadi sangat spesifik sifatnya. Dengan demikian diperlukan usaha untuk memanfaatkan keunikan produk Indonesia tersebut untuk memenangkan persaingan di pasar lokal maupun dunia. 

Negara Indonesia kaya akan bahan tambang, yakni minyak bumi pernah menjadikan negara Indonesia memperoleh dana pembangunan yang sangat besar, sehingga pada saat itu target pertumbuhan ekonomi kita 'berani' ditetapkan sebesar 7,5% (masa Repelita II). Meskipun saat ini minyak bumi tidak lagi menjadi primadona dan andalan komoditi ekspor Indonesia, namun Indonesia masih banyak memiliki hasil tambang yang dapat menggantikan peran minyak bumi sebagai salah satu sumber devisa negara. 

Wilayah Indonesia menempati posisis yang sangat strategis, terletak diantara dua benua dan benua samudra dengan segala perkembangannya. Sejak sebelum kemerdekaan -pun Indonesia telah menjadi tempat singgah dan transaksi antar kedua benua dan benua-benua lainnya. Dengan letak yang sangat strategis tersebut kita harus dapat memanfaatkannya, sedemikian rupa sehingga lalu lintas ekonomi yang terjadi, akan singgah dan membawa dampak positif bagi kebaikan perekonomian Indonesia. Yang perlu dilakukan tentunya mempersiapkan segala sesuatu, seperti sarana telekomunikasi, perdagangan, pelabuhan laut, udara serta infrastruktur lainnya.



B. Mata Pencaharian 
Mata pencaharian penduduk Indonesia sebagian besar masih dalam sektor pertanian,  peternakan, perikanan, dan sejenisnya pada penduduk yang tinggal di pedesaan. Kontribusi pertanian pada GDP (Gross Domestic Product) secara absolut masih dominan namun jika dibanding dengan sektor-sektor diluar pertanian menampakkan adanya penurunan dalam presentase. Yang perlu diwaspadai dalam sektor pertanian ini adalah bahwa komoditi yang dihasilkan sektor ini relatif tidak memiliki nilai yang tinggi, sehingga tidak dapat bersaing dengan komoditi yang dihasilkan sektor lain (industri).

Langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasinya adalah, memperbaiki kehidupan petani dengan pola pembinaan dan pembangunan sarana dan prasarananya dibidang pertanian, meningkatkan nilai tambah komoditi pertanian, mencoba mengembangkan kegiatan agribisnis, menunjang kegiatan transmigrasi dan perlunya diadakan penyuluhan tentang bagaimana cara membuat pertanian kita menjadi kualitas yang tinggi.

C. Sumber Daya Manusia
Untuk Sumber Daya Manusia Indonesia memang masih menghadapi berbagai macam masalah, diantaranya pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, penyebaran yang kurang merata, kurang seimbangnya struktur dan komposisi penduduk yang ditandai dengan besarnya jumlah penduduk yang berusia muda serta mutu penduduk yang masih relatif rendah. 
Untuk pertumbuhan penduduk memang Indonesia dikatakan masih tinggi, hal ini tentu akan menimbulkan masalah untuk negara terlebih lagi jika tidak diiringi dengan pertumbuhan produksi dan efisiensi diberbagai bidang lainnya, hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah  adalah dengan menjalankan program KB, meningkatkan mutu SDM dengan memberikan program pendidikan formal dan informal sehingga mampu mendukung produktifitas guna menyeimbangkan pertumbuhan yang tinggi tersebut.
Untuk persebaran penduduknya indonesia masih memiliki persebaran yang tidak merata, sehingga menimbulkan ketidak seimbangan pertumbuhan perekonomian dan menimbulkan ketimpangan antara daerah miskin dan kaya, hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengadakan transmigrasi, dan dengan membuka lapangan pekerjaan di daerah-daerah lain diluar daerah yang berpenduduk padat.
Sedangkan untuk komposisi penduduk yang tidak seimbang dapat menimbulkan proses regenerasi kegiatan produksi menjadi tidak lancar. tindakan-tindakan yang dapat dan telah dilakukan pemerintah untuk mengatasinya adalah meninjau kembali sistem pendidikan di Indonesia yang masih bersifat umum untuk dapat lebih disesuaikan dengan tuntutan pembangunan, menciptakan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih mendukung langkah awal.
Berikut ini adalah sasaran kebijaksanaan tenaga kerja di indonesia:
  1. Memperluas lapangan kerja untuk dapat menyerap pertambahan angkatan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran.
  2. Membina angkatan kerja baru yang memasuki pasar melalui latihan keterampilan untuk berusaha sendiri maupun untuk mengisi lapangan kerja yang tersedia.
  3. Membina dan melindungi para pekerja melalui mekanisme hubungan kerja yang dijiwai oleh pancasila dan UUD 1945, memperbaiki kondisi-kondisi dan lingkungan kerja agar sehat dan aman serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.
  4. Meningkatkan peranan pasar kerja, agar penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan tenaga kerja dapat menunjang kegiatan pembangunan.
  5. Memperlambat lajunya pertumbuhan penduduk dan meningkatkan mutu tenaga kerja melalui usaha pembinaan dan pengembangan SDM sebagai bagian dari perencanaan tenaga kerja terpadu.
D. Investasi
Dalam kondisi tertentu masih sulit untuk mengharapkan dana investasi dari masyarakat. untuk itulah pemerintah memerlukan dana yang besar dari selisih penerimaan dan pengeluaran rutin pemerintah. namun sayangnya pemerintah tidak dapat terus menerus mengandalkan tabungan pemerintah. perlu dilakukan upaya-upaya tambahan guna membantu memenuhi kebutuhan dana investasi pembangunan. upaya-upaya tersebut adalah :
  1. Lebih mengembangkan ekspor komoditi non migas, sehingga secara absolut dapat meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor luar negeri.
  2. Menusahakan adanya pinjaman luar negeri yang memiliki syarat lunak serta menggunakannya untuk investasi yang menganut prinsip prioritas.
  3. Menciptakan iklim investasi yang menarik dan aman bagi para penanam modal asing, sehingga makin banyak PMA yang masuk ke Indonesia.
  4. Lebih menggiatkna dan menyempurnakan sistem perpajakkan dan perkreditan terutama kredit untuk golongan ekonomi lemah agar mereka secepatnya dapat berjalan bersama dengan para pengusaha besar dalam rangka peningkatan produktifitas.
3. PENUTUP
Jadi kita simpulkan bahwa negara kita adalah negara yang sangat kaya, Indonesia memiliki letak astronomis dan geografis yang sangat baik. Indonesia juga kaya akan sumber daya yang bisa dimanfaatkan dengan sangat maksimal karena Indonesia mempunyai beberapa sektor mata pencaharian yang dapat mendukung majunya perekonomian di Indonesia. Namun, Indonesia belum mampu memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Jika negara kita bisa memanfaatkan kekayaan alam yang ada, maka perekonomian negara ini akan berkembang dengan baik dan dapat bersaing dengan negara maju lainnya.
Akan tetapi jika kita lihat pada kenyatannya negara kita masih terlihat sangat miskin, dimana masih banyak warganya yang tinggal di pemukiman kumuh, di bantaran sungai yang sebenarnya tidak layak tinggal. hal ini dikarenakan masih kurangnya kemampuan kita dalam mengolah hasil dari negara kita ini, belum lagi ditambah kelakuan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dimana mereka makan dari tubuh saudara sebangsanya sendiri, minum dari darah  rekan senegaranya dengan cara menggunakan semua kekayaan alam untuk kepentingannya sendiri dengan mengandalkan wewenang yang dimilikinya. Jika kita ingin menjadi negara yang kaya dan sukses maka dari diri kita sendiri haruslah ada kesadaran untuk mengolah segala hal yang ada pada negara ini sebaik-baiknya dan sebijaksana mungkin.


Sumber:
  • http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab3-peta_perekonomian_indonesia.pdf
  • http://diahanggra.blogspot.com/






Kamis, 17 Februari 2011

Kondis Perekonomian Selama Pemerintahan SBY

Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.

Berbagai kebijakan yang ditempuh pada tahun 2009 pada dasarnya masih merupakan lanjutan dari serangkaian kebijakan yang telah ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah pada triwulan IV 2008.  Serangkaian kebijakan yang ditempuh tersebut tidak saja berhasil menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, tetapi juga memperkuat daya tahan perekonomian domestik, sehingga kegiatan ekonomi dapat kembali membaik sejak triwulan II 2009. Keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari kebijakan yang secara sistematis telah ditempuh untuk memperkuat fundamental ekonomi dan keuangan pascakrisis 1997/1998. Secara umum, perekonomian Indonesia tahun 2009 telah mampu melewati tahun penuh tantangan tersebut dengan capaian yang cukup baik. Meskipun melambat dibandingkan dengan tahun 2008, pertumbuhan ekonomi tahun 2009 dapat mencapai 4,5%,  tertinggi ketiga di dunia setelah China dan India. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di tengah kontraksi perekonomian global dapat dihindari, karena struktur ekonomi yang banyak didorong oleh permintaan domestik. Setelah mengalami tekanan berat pada triwulan I 2009, stabilitas pasar keuangan dan makroekonomi juga semakin membaik sampai dengan akhir tahun 2009. Sementara itu, inflasi juga tercatat rendah 2,78%,  terendah dalam satu dekade terakhir.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen pada 2010. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, tekanan terhadap inflasi diperkirakan tetap terkendali dan berada pada kisaran sasaran inflasi tahun 2010 sebesar 5% ± 1%. Dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011. Dengan demikian prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.

Kebijakan Bank Indonesia ke depan diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan sebagai syarat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Kebijakan moneter akan diarahkan secara konsisten dengan upaya pencapaian sasaran inflasi yang rendah baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk mendukung penciptaan stabilitas sistem keuangan serta peningkatan efektivitas transmisi kebijakan moneter.  Selain itu, Bank Indonesia akan semakin memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik dalam menjaga stabilitas makroekonomi maupun memperkuat momentum pemulihan ekonomi nasional.

Sumber:
-http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Laporan+Tahunan/Laporan+Perekonomian+Indonesia/lpi_09.htm
-http://www.indonesia.go.id/id/index.php/www.pemda-diy.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8557&Itemid=701

Kamis, 06 Januari 2011

MANAGEMEN dan ORGANISASI

PENGERTIAN MANAGEMEN

Banyak ahli yang mengemukakan definisi manajemen. Perbedaan itu terjadi akibat karena adanya cara melihat tentang manajemen itu sendiri.

1. Pengertian manajemen dilihat dari segi seni (art)
Menurut Mary Parker Follet manajemen adalah seni dalam menyelesaikan masalah pekerjaan melalui orang lain.

2.Pengertian manajemen di lihat dari segi ilmu pengetahuan
Menurut Luther Gulick, manajemen adalah bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

3.Pengertian manajemen dilihat dari segi proses
Menurut James A.F. Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota dan tujuan penggunaan organisasi yang telah di tentukan.
Dari berbagai pengertian di atas, dapat di rumuskan bahwa manajemen adalah proses perencanaan,pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah di tetapkan.

Ilmu manajemen berkembang hampir seumur dengan lamanya manusia menghuni bumi ini. Banyak catatan membuktikan bahwa manajemen sudah di terapkan sejak jaman kuno. Penafsiran tulisan kuno di Mesir yang di perkirakan di tulis tahun 1300 sebelum masehi menunjukan bahwa organisasi dan administrasi negara telah di terapkan oleh para pelaksana negara pada zaman kuno. Selain itu, catatan peninggalan Yunani membuktikan adanya persemakmuran di Athena, lengkap dengan dewan-dewan, pengadilan, dewan jenderal, dan perangkat lain yang mengisyaratkan penerapan fungsi manajemen, terutama fungsi kepemimipinan.

Manajemen mengalami perkembangan yang sangat luar biasa dengan di mulainya revolusi industri. Hal ini dapat di terima karena revolusi industri mengakibatkan perusahaan semakin besar. Perkembangan perusahaan menuntut adanya pemanfaatan biaya secara efektif dan efisien. Selain itu, di perlukan pula pengelolaan perusahaan yang lebih profesional.
Pelopor-pelopor manajemen pada saat itu adalah Frederick Taylor, James Watt Jr, Robert Owen, Mathew Boulton, Charless Babbage, dan Henry Fayol. James Watt Jr dan Mathew Boulton banyak mengembangkan teknik manajemen tentang pasar, pengaturan tata letak mesin, dan manajemen personalia.
Fungsi-fungsi Manajemen diarahkan sedemikian rupa sehingga terdapat satu kesatuan irama, gerak, dan cara pandang untuk mencapai tujuan. Terdapat 6 ahli manajemen diutarakan adanya bagian fungsi manajemen yang sama antara lain:

· Planning (perencanaan)
· Organizing (pengorganisasian)
· Directing
· Controlling (pengawasan)
· Actuating ( pelaksanaan)
Manajer profesional adalah pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut dalam pengembangan mutu SDM secara profesional. Ciri-ciri manajemen profesional dalam pengembangan mutu SDM yang dapat di lihat dari sisi operasional dan manajerial yakni:
· Berbudaya korperatif, transparansi, independensi, responsif, akuntabilitas, kejujuran.
· Memiliki dukungan manajemen puncak.
· Bermanfaat bagi kepentingan internal maupun eksternal.
· Berorientasi ke masa depan dengan pendekatan holistik.
· Berdimensi jangka panjang dan berkesinambungan.
· Sistem nilai prinsip yang efektifitas dan efisiensi.
· Dilakukan secara terencana.
· Monitoring dan evaluasi serta umpan balik.
· Kerja sama tim.
· Di laksanakan oleh orang yang memiliki:
o Kompetisi dan pengalaman panjang di bidangnya,
o Sifat haus akan tantangan baru,
o Sikap dan keterampilan inovatif, kreatif, inisiatif, dan efisien,
o Intregitas yang tinggi,
o Sifat menghargai profesi orang lain,
o Sifat yang selalu siap menghadapi resiko,
o Bertanggung jawab atas semus ucapan dan perilaku.
o Dan lain-lain.

Definisi Organisasi

Organisasi diartikan sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu kesatuan yan dapat di gerakan dalam rangka mencapai tujuan.
Mengenal organisasi sangat penting terutama dalam lingkungan bekerja karena organisasi membuat kita mengetahui pembagian tugas secara jelas dan para pekeja pun mengetahui tugas-tugas yang akan di kerjakan dalam rangka mencapai tujuan yang di inginkan bersama.
Ada beberapa bentuk organisasi yang lazim di gunakan oleh perusahaan-perusahaan dari yang kecil hingga konglomerat.

1) Organisasi garis
Ialah bentuk organisasi di mana wewenang pimpinan langsung di tunjukan kepada bawahan, bawahna bertanggung jawab langsung kepada atasan.
Organisasi ini juga di sebut organisasi militer. Organisasi ini cocok di gunakan pada organisasi yang sederhana dan memiliki jumlah karyawan yang sedikit dan belum ada spesialisasi.

Kebaikan organisasi garis:

1. Kesatuan komando terjamin, karena pimpinan berada di tangan satu orang
2. Pengambilan keputusan cepat, karena pimpinan berada di tangan satu orang
3. Dapat di ketahui kemampuan dan sifat-sifat dari setiap karyawannya.



Kelemahan organisasi garis:

1. Maju mundur organisasi berada di tangan satu orang saja.
2. Kesempatan karyawan berkarir terbatas karena organisasi masih kecil
3. Kecenderungan pimpinan berbuat otoriter cukup besar



2) Organisasi fungsionalis
Adalah organisasi yang di susun berdasarkan sifat dan semacam fungsi yang harus di laksanakan. Organisasi ini sangat cocok di gunakan pada badan-badan usaha yang secara tegas dapay memberi pekerjaan atas fungsi-fungsi. Misalnya, pada perusahaan di bagi atas fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi keuangan.

Kebaikan organisasi fungsionalitas:

1. Tugas-tugas karyawan dapat di bagi secara tegas sehingga tidak ada kesimpangsiuran.
2. Produktivitas tinggi karena dapat di terapkan asas spesialisasi
3. Koordinasi secara terus menerus hanya di eselon atas



Kelemahan organisasi fungsionalitas:

1. Sulit mengadakan mutasi tanpa terlebih dahulu mengadakan latihan
2. Koordinasi secara menyeluruh sulit di laksanakan
3. Karena perbedaan tugas, terjadi pengkotak-kotakan dalam tubuh organisasi



3) Organisasi garis dan staf
Adalah sistem organisasi yang memberi wewwnang pada pimpinan untuk memberi komandopada bawahan dan pimpinan di bantu oleh staf di dalam pelaksanaan tugasnya. Atas dasar kegiatan tugas-tugas dan hirerarki, personil organisasi dapat di bagi menjadi tiga bagian: pimpinan, pembantu pampinan (staff), dan pelaksana.
Pada organisasi garis dan staf yang besar, staf dapat di bedakan menjadi dua jenis yaitu: staf umum bertugas membantu pimpinan dalam pembuatan perencanaan dan pengawasan serta memberi nasehat yang di minta atau tidak di minta.staf khusus ialah staf yang memberi nasehat pada pelaksana.

Kebaikan organisasi garis dan staf

1. Dapat di gunakan oleh organisasi yang besar dan rumit
2. Dapat mengarah pada spesialisasi
3. Prinsip “the right man on the right place” lebih mudah di laksanakan



Kelemahan organisasi garis dan staf

1. Rasa soladaritas kurang karena tidak saling mengenal karena luasnya cangkupan organisasi
2. Palaksana sering bingung untuk membedakan mana nasehat mana perintah, sebab dalam organisasi yang besar ada staf yang menerima kewenangan perintah


Prinsip-prinsip Organisasi:

· Prinsip skala hirarki
Dalam suatu organisasi harus ada garis kewenangan yang jelas dari pimpinan, pembantu pimpinan sampai pelaksana, sehingga dapat mempertegas dalam pendelegasian wewenang dan pertanggung jawaban, dan akan menunjang efektifitas jalannya organisasi secara keseluruhan.

· Prinsip kesatuan perintah
Dalam hal ini, seseorang hanya menerima perintah atau bertanggung jawab kepada seorang atasan saja.

· Prinsip pendegelasian wewenang
Seorang pimpinan mempunyai kemampuan terbatas dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga perlu di lakukan pendelegasian wewenang terhadap bawahannya.

· Prinsip pertanggungjawaban
Dalam menjalankan tugasnya setiap pegawai harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada atasan.

· Prinsip pembagian pekerjaan
Suatu organisasi, untuk mencapai tujuannya melakukan berbagai kegiatan. Agar kegiatan tersebut berjalan optimal maka dilakukan pembagian tugas / pekerjaan yang didasarkan berdasarkan kemampuan dan keahlian dari masing-masing pegawai.

· Prinsip rentang pengendalian
Artinya bahwa jumlah bawahan atau staf yang harus dikendalikan oleh seorang atasan perlu di batasi secara rasional. Rentang kendali ini sesuai dengan bentuk dan tipe organisasi,semakin dengan bentuk dan tipe organisasi,semakin besar suatu organisasi dengan jumlah pegawai yang cukup banyak, semakin kompleks rentang pengendaliannya.

· Prinsip fungsional
Bahwa seorang pegawai dalam suatu organisasi scara fungsonal harus jelas tugas dan wewenangnya, kegiatannya, hubungan kerjanya, serta tanggung jawab dari pekerjaannya.

· Prinsip pemisahan
Bahwa beban tugas pekerjaan seseorang tidak dapat di bebankan tanggung jawabnya kepada orang lain.

· Prinsip keseimbangan
Dalam hal ini, penyusunan struktur organisasi harus sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut.

· Prinsip fleksibilitas
Organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamikan organisasi itu sendiri (internal factor) dan juga karena adanya pengaruh di luar organisasi (eksternal factor), sehingga organisasi dapat menjalankan fungsi dalam mencapai tujuan.

· Prinsip kepemimpinan
Kepemimpinan sangat di perlukan dalam satu organisasi apapun bentuknya atau dengan kata lain organisasi mampu menjalankan aktivitasnya karena adanya proses kepemimpinan yang di gerakan oleh pemimpin organsasi tersebut.

Dalam berorganisasi pasti akan mengalami suatu keberhasilan dan kegagalan. Adapun sebab-sebab yang menyebabkan keberhasilan:

* Memiliki ide atau visi yang jelas
* Kemauan dan keberanian untuk menghadapi resiko waktu maupun uang.
* Membuat perencanaan usaha, mengorganisasikan, dan menjalankannya.
* Mengembangkan hubungan baik dengan mitra usaha maupun dengan pihak yang terkait.



Sebab kegagalan organisasi

Manajemen yang kurang bagus itu bisa saja karena dari pemimpinan perusahaan atau manajer yang tidak bisa menghande jalannya perusahaan tersebut, mungkin juga pemimpin perusahaan tidak bisa berkerja sama dengan anggota-anggotanya yang ada , kurang tanggun jawab terhadap tugas masing-masing, kurangnya rencana masa depan.